Pages - Menu

Jumat, 10 April 2015

Kasus Gila dan Gila Kasus

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sumber foto: Jawa pos.
Majalah Detik edisi 171 yang terbit awal Maret lalu memuat berita utama tentang perseteruan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan gubernurnya, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Ahok. Yang dipermasalahkan adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Ibu Kota Jakarta yang, sebagaimana diberitakan media, mencapai Rp12,1 triliun. “Kalau Rp12,1 triliun itu bagi saya keterlaluan,” kata Ahok saat jumpa pers.

Dana sebesar itu rencananya untuk proyek pengadaan alat cadangn listrik untuk 21 SMP negeri, 44 kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat (Rp396 miliar); mesin cetak dengan spesifikasi terbaik untuk 59 SD, SMP, SMA/SMK di Jakarta Selatan (Rp177 miliar); buku trilogi Ahok (Rp30 miliar); tong sampah (Rp22 miliar); dan masih banyak lagi yang jika ditotal keseluruhannya akan mencapai angka seperti disebut di atas.

Sebagai orang awam yang tidak terbiasa dengan perhitungan uang dalam jumlah besar, saya ikut merasa curiga heran. Ini adalah kasus gila. Bagaimana mungkin sekolah yang masih perlu direnovasi dan tidak terlalu membutuhkan peralatan itu diusulkan demikian. Pantas saja jika kemudian banyak orang berunjuk rasa memprotes rencana itu.

Sementara kasus gila adalah RAPBD yang jumlahnya fantastis, gila kasus adalah tanggapan yang berlebihan terhadap kasus tersebut—dalam hal ini Ahok. Lihat saja, pejabat sekelas gubernur bisa bicara sekeras itu sambil menudingkan telunjuk, dan, yang menjadi sasaran bukan orang sembarangan: anggota Dewan. Ia bahkan tidak gentar diancam hak angket yang bisa berujung pada pemakzulan dirinya.

Kalau boleh saya menyarankan, mestinya Ahok bisa bersikap lebih santai. Tidak usah terlalu ngotot seperti itu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Bagaimanapun anggaran “siluman” itu sudah merupakan sebuah niat jahat untuk suatu saat akan dijadikan sarana memperkaya diri, tapi apakah niat sudah merupakan suatu tindak pidana korupsi? Kalaupun itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah sudah ada kerugian negara dari sebuah niat buruk?

Kasus gila ketemu gila kasus ibarat api menyentuh mesiu: meledaklah semuanya. Berbagai umpatan dan perkataan kotor terlontar dari mulut-mulut mereka di akhir acara mediasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 5 Maret lalu. Sebuah perilaku yang tidak layak diperlihatkan oleh seorang pejabat negara.

Terkait dengan hal ini, beberapa tahun lalu Gus Dur pernah bilang, “Dulu anggota DPR seperti anak TK, sekarang seperti anak Play Group.” Dan saya pikir, sampai hari ini mereka belum naik kelas.



* Judul di atas saya pinjam dari esai KH Abdurrahman Wahid di majalah Editor tahun 1990-an.

22 komentar:

  1. Benar sekali Mas Lutfi. Seharusnya dalam menyikapi sesuatu, Pak Gubernur bisa lebih tenang. Jika dia membabi buta, justru menurunkan kewibaan dan respect orang -orang terhadapnya. Suasana politik akhir-akhir ini memang getir. Setiap nonton berita, cuma bisa istighfar. Ini yang terbaru, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ditahan KPK. ternyata tuduhan korupsi dana haji itu benar (berdasarkan penyidikan). Wallahualam

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yang namanya politik sejak zaman sahabat Nabi memang selalu getir. Kalau kasusnya mantan Menteri Agama itu saya kurang tahu, Mbak. Saya bukan pengamat media, apalagi pengamat politik.

      Hapus
  2. Ada pemahaman yang beda dengan penafsiran attitude dan behave ini. Bagi saya memang adat ketimuran kita yang menjunjung tinggi karifan dalam berbahasa yang santun. Namun disisi lain ada karakter seseorang yang sudah dari "SONO'nya keras. Berbicara KERAS dengan berbicara KASAR nyaris tipis

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya, Kang. Tapi bagaimana dengan ungkapan "bahasa menunjukkan budaya"?

      Hapus
  3. Petinggi negara seharusnya jadi panutan ya :(

    BalasHapus
  4. kira-kira kasus RAPBD yang "mencurigakan" seperti itu hanya terjadi di ibukota atau ???

    koq kayaknya semua memandang ke arah jakarta saja.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Karena yang selalu diberitakan media yang ada di kota-kota besar. Mungkin sampean bisa mengungkap penyelewengan RAPBD di Purwodadi, misalnya :)

      Hapus
  5. Aku yg agak ketinggalan berita saja sampai puyeng lihat judul2 headline di sosmed terkait kasus ini. Ending tulisannya jleb banget... Mereka turun kelas, lalu sampai sekarang belum naik kelas lagi. Di situ saya suka sedih :(

    BalasHapus
  6. Memang kalau menurut saya pak Ahok yang salah, meskipun ia berkata benar, tetapi penyampaiannya dengan menggunakan bahasa pembenci yaitu kata-kata yang tidak sopan atau cenderung kasar (baca: buruk), sehingga ia merusak kebenaran yang disampaikannya. Jadi pak Ahok seharusnya lebih sabar dalam menghadapi permasalahan tersebut.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bagaimanapun, suatu kebaikan akan disalahpahami jika disampaikan dengan cara yang tidak baik.

      Hapus
  7. Entahlah...
    Suka puyeng Nonton, baca, denger berita2 ini.
    Entah ini beneran, atau sekedar permainan politik pengalihan perhatian masyarakat, atau apalah itu. Mumetlah sudah saya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Enggak usah dipikir terlalu serius, Mbak. Nanti tambah pusing :)

      Hapus
  8. Saya setuju sama ucapan Gus Dur mas! tentang wakil rakyat tiap taunnya~

    BalasHapus
  9. pusing saya mah kalo merhatiin berita2 politik

    BalasHapus
    Balasan
    1. lebih pusing, mbak, ngeliat kelakuan para pelaku politik :3

      Hapus
  10. pada dasarnya barangkali bahasa pasar yg dipakai, mas.

    BalasHapus
  11. wah saya gak ngikutin arus jaman nie ams haseehh ktigalan jaman sekali saya yah hadee

    BalasHapus

Silakan berkomentar dan tunggu kunjungan balik dari saya. Tabik!