Pages - Menu

Minggu, 26 April 2015

Mengapa Harus Diubah?

Saipul Jamil di Dangdut Academy 2. Sumber foto dari sini.
Saat mengomentari salah satu peserta Dangdut Academy 2 beberapa waktu lalu, Saipul Jamil mengoreksi kesalahan lirik yang didengarnya dari sang kontestan. “Yang benar adalah merubah, bukan mengubah,” katanya.

Saipul Jamil—yang sangat sensitif terhadap kesalahan lirik—sangat teguh pada pendiriannya bahwa lirik asli dalam sebuah lagu, bagaimapun cara pengucapannya, tidak boleh diubah-ubah semau hati. Bahkan beberapa malam kemudian, kepada kontestan yang sama, ia mengatakan, “Yang benar adalah oh, bukan ho.” Meski yang terakhir ini tidak disepakati oleh dewan juri yang lain dan terkesan mengada-ada. Karena perubahan dari oh menjadi ho hanya soal artikulasi yang sama sekali tidak mengubah makna. Berbeda dengan mengubah dan merubah yang artinya sangat jauh berbeda.

Bahasa Indonesia termasuk salah satu jenis bahasa aglutinatif, yaitu bahasa yang mengandalkan afiks atau imbuhan (awalan, akhiran, sisipan, konfiks) untuk membentuk kata turunan. Kata mengubah, misalnya, merupakan bentuk turunan dari kata dasar ubah yang artinya ‘mengganti’ atau ‘menukar’. Sedangkan merubah adalah kata yang mengalami proses afiksasi dari kata dasar rubah (binatang sejenis anjing, bermoncong panjang, dan makanannya adalah daging, ikan, dan sebagainya). Dengan demikian, merubah bisa diartikan ‘mewujud’ atau ‘bertingkah laku seperti rubah’.

Akan tetapi, kita tahu, merubah dengan arti seperti itu—untuk tidak mengatakan tidak terpakai—malah terkesan mengada-ada. Meski kita sering mendengar dan melihat kata itu di mana-mana, tetapi tidak dengan arti demikian. Dan lirik yang “benar” menurut Saipul Jamil di atas adalah salah satunya. Kata benar sengaja saya beri tanda petik karena dalam konteks ini kebenaran itu relatif, dan, di sinilah letak permasalahannya: apa yang menjadi tolok ukur benar-tidaknya pelafalan kata dalam sebuah bahasa?

Jika pertanyaan itu disampaikan kepada seorang munsyi atau pakar linguistik, tentu saja jawabannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia; pelafalan yang benar adalah yang sesuai dengan yang tercantum dalam “kitab suci” itu, meskipun berbeda dengan cara pengucapan masyarakat Indonesia pada umumnya. Lantas, jika sebuah kata sudah (pernah) dibakukan dalam kamus, apakah berarti tidak bisa disunting dan direvisi lagi? Jawabannya adalah bisa.

Rabu, 15 April 2015

Alumni Al-Ahgaff Bikin Petisi di Acara Reuni

Foto bersama seusai acara.
Himpunan Mahasiswa Universitas Al-Ahgaff (HIMMAH) Yaman kembali mengadakan pertemuan pada Ahad, 12 April 2014 di Pesantren Progresif Bumi Shalawat, Sidoarjo, Jawa Timur. Acara yang digelar beberapa bulan sekali ini dihadiri lebih dari 50 alumni dari berbagai angkatan.

Saya berangkat bersama rombongan dari Tulungagung sekitar pukul 08.00 WIB dan tiba di lokasi saat zuhur. Karena masih menunggu mereka yang datang dari jauh, acara diundur sampai 2 jam dan baru dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Pertemuan kali ini membahas, antara lain, kondisi terkini di Negara Yaman; dampak konflik terhadap proses belajar-mengajar di kampus; serta nasib teman-teman mahasiswa, baik yang masih bertahan di sana maupun yang ikut evakuasi.

Sebagai sesepuh yang banyak pengalaman tentang seluk-beluk politik di Yaman, Ustaz Faiz—yang baru pulang ke Indonesia bulan lalu—didaulat untuk menjelaskan keadaan sesungguhnya negara tersebut. Ia kemudian menceritakan kondisi keamanan di sana semenjak Presiden Yaman mengungsi dan mengundurkan diri, tepatnya pada bulan Oktober 2014 lalu. (baca: Kondisi di Yaman dan Pemberitaan Pers)

Sejak saat itu, kata beliau, kendali pemerintahan dipegang oleh Syiah Houti yang sebelumnya menjadi oposisi. Di saat yang bersamaan, Universitas Al-Iman ditutup karena menjadi tempat persenjataan kelompok Suni (Wahabi). Universitas tersebut berada di Kota Sana’a, wilayah Yaman bagian utara yang menjadi medan pertempuran antara Suni dan Syiah sebagaimana sering diberitakan media.

Sementara di Yaman bagian selatan seperti Hadhramaut—di mana Universitas Al-Ahgaff berada—kondisinya relatif aman. Bahkan sangat aman; tidak ada penjagaan ketat dari tentara dan listrik pun tidak pernah padam. Memang, sempat terjadi insiden pengeboman dan baku tembak di wilayah Hadhramaut, tetapi semua itu tidak begitu berpengaruh terhadap kegiatan belajar di lingkungan kampus.

Sayangnya, media telah dikuasai oleh sekelompok orang yang menginginkan kita (Ahlusunah wal Jamaah) tidak bisa bergerak leluasa. Ada semacam konspirasi dari media untuk membuat Hadhramaut seolah-olah tidak aman sehingga mengancam keberadaan warga negara Indonesia di sana. Hal ini masih ditambah dengan kedatangan utusan dari Kementerian Luar Negeri yang “menakut-nakuti” pelajar di Hadhramaut dan mengimbau mereka agar ikut evakuasi—tanpa memberi jaminan (biaya) kembali lagi ke Yaman.

Menanggapi situasi seperti ini, Rektor Universitas Al-Ahgaff Habib Abdullah Baharun memberi kebebasan kepada seluruh mahasiswanya. “Man shaddaqa kalami sayantadhir wa man yakhaf falyadzhab,” katanya. Maksudnya, bagi siapa yang percaya dengan perkataan beliau (bahwa keadaan sebenarnya aman-aman saja), maka akan memilih untuk tetap bertahan. Sementara yang merasa khawatir—karena desakan dari keluarga, misalnya—dipersilakan untuk pergi meninggalkan Yaman dan pihak kampus akan memberi dispensasi.


Di akhir acara, sebagai bentuk solidaritas antara sesama civitas akademika, para alumni bersepakat membuat petisi berisi (1) jaminan keamanan selama proses evakuasi dari Yaman ke Tanah Air dan (2) permintaan agar mereka yang dievakuasi mendapat jaminan kembali belajar ke Yaman setelah kondisinya dinilai aman. Mengingat Universitas Al-Ahgaff merupakan salah satu perguruan tinggi di Yaman yang berpaham moderat, toleran, dan antikekerasan—sesuai dengan kebudayaan orang Timur seperti Indonesia.

Dan mereka yang dievakuasi, dengan demikian, adalah aset intelektual negara sekaligus penerus generasi masa depan bangsa yang eksistensinya mesti dipertahankan.

Jumat, 10 April 2015

Kasus Gila dan Gila Kasus

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sumber foto: Jawa pos.
Majalah Detik edisi 171 yang terbit awal Maret lalu memuat berita utama tentang perseteruan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan gubernurnya, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Ahok. Yang dipermasalahkan adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Ibu Kota Jakarta yang, sebagaimana diberitakan media, mencapai Rp12,1 triliun. “Kalau Rp12,1 triliun itu bagi saya keterlaluan,” kata Ahok saat jumpa pers.

Dana sebesar itu rencananya untuk proyek pengadaan alat cadangn listrik untuk 21 SMP negeri, 44 kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat (Rp396 miliar); mesin cetak dengan spesifikasi terbaik untuk 59 SD, SMP, SMA/SMK di Jakarta Selatan (Rp177 miliar); buku trilogi Ahok (Rp30 miliar); tong sampah (Rp22 miliar); dan masih banyak lagi yang jika ditotal keseluruhannya akan mencapai angka seperti disebut di atas.

Sebagai orang awam yang tidak terbiasa dengan perhitungan uang dalam jumlah besar, saya ikut merasa curiga heran. Ini adalah kasus gila. Bagaimana mungkin sekolah yang masih perlu direnovasi dan tidak terlalu membutuhkan peralatan itu diusulkan demikian. Pantas saja jika kemudian banyak orang berunjuk rasa memprotes rencana itu.

Sementara kasus gila adalah RAPBD yang jumlahnya fantastis, gila kasus adalah tanggapan yang berlebihan terhadap kasus tersebut—dalam hal ini Ahok. Lihat saja, pejabat sekelas gubernur bisa bicara sekeras itu sambil menudingkan telunjuk, dan, yang menjadi sasaran bukan orang sembarangan: anggota Dewan. Ia bahkan tidak gentar diancam hak angket yang bisa berujung pada pemakzulan dirinya.

Kalau boleh saya menyarankan, mestinya Ahok bisa bersikap lebih santai. Tidak usah terlalu ngotot seperti itu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Bagaimanapun anggaran “siluman” itu sudah merupakan sebuah niat jahat untuk suatu saat akan dijadikan sarana memperkaya diri, tapi apakah niat sudah merupakan suatu tindak pidana korupsi? Kalaupun itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah sudah ada kerugian negara dari sebuah niat buruk?

Kasus gila ketemu gila kasus ibarat api menyentuh mesiu: meledaklah semuanya. Berbagai umpatan dan perkataan kotor terlontar dari mulut-mulut mereka di akhir acara mediasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 5 Maret lalu. Sebuah perilaku yang tidak layak diperlihatkan oleh seorang pejabat negara.

Terkait dengan hal ini, beberapa tahun lalu Gus Dur pernah bilang, “Dulu anggota DPR seperti anak TK, sekarang seperti anak Play Group.” Dan saya pikir, sampai hari ini mereka belum naik kelas.



* Judul di atas saya pinjam dari esai KH Abdurrahman Wahid di majalah Editor tahun 1990-an.

Jumat, 03 April 2015

Menyongsong Gerhana Bulan Total (4 April 2015)

Foto Gerhana Bulan dipinjam dari sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 10 Maret 2015 lalu menerbitkan artikel pendek berisi pemberitahuan tentang adanya Gerhana Bulan Total yang akan terjadi di bulan ini, tepatnya pada hari Sabtu, 4 April 2015 antara pukul 17.00 WIB dan 22.00 WIB.

Peristiwa alam ini dapat diamati dari seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk kawasan ujung timur seperti Papua, seluruh proses Gerhana Bulan bisa disaksikan mulai dari awal sampai akhir. Hal ini mengingat Bulan sudah terbit sebelum fase gerhana mulai terjadi. Sementara untuk daerah lainnya seperti Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatera akan mengamati Bulan dalam fase Gerhana Sebagian saat Bulan terbit.

Para pengamat dan pakar astronomi di Tanah Air tampaknya tak mau ketinggalan menyambut momen istimewa ini. Mereka juga “berlomba-lomba” menguji keakuratan hasil hisab mereka dengan memublikasikannya di media daring seperti blog dan status Facebook. Lebih dari itu, mereka secara serentak juga akan mengadakan “nonton bareng” fenomena alam yang hanya terjadi minimal 6 bulan sekali ini.

Di alun-alun Kota Bandung, misalnya, Observatorium Bosscha berencana menggelar acara Observasi Gerhana Bulan secara gratis dan terbuka untuk umum. Sementara Jogja Astro Club akan mengadakan acara serupa di alun-alun utara Kota Yogyakarta dan komunitas Kafe Astronomi di alun-alun selatan. Sayangnya, acara-acara semacam itu kebanyakan lebih berorientasi pada aspek edukasi daripada religiositas.

Yang agak janggal dari sebagian artikel mereka adalah adanya ajakan untuk mengumandangkan takbiran bersama. Padahal, sependek pengetahuan saya, tidak ada anjuran khusus membaca takbir saat terjadi gerhana. Memang tidak ada salahnya dengan membaca takbir, tetapi waktu dan situasi juga mesti diperhatikan. Takbiran biasanya identik dengan suasana bahagia atau hari kemenangan seperti Lebaran. Sementara gerhana adalah waktu untuk muhasabah dan mengingat akan dosa-dosa yang telah, atau sedang, kita lakukan.

Terlepas dari itu semua, kita sebagai seorang muslim seyogianya bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Misalnya memperbanyak baca istigfar, sedekah, puasa, introspeksi diri ... dan—ini yang paling utama—salat Khusuf beserta dua khotbah sesudahnya.

Amalan lain yang sunah dilakukan saat terjadi Gerhana Bulan adalah mandi. Memang, konon, mandi di malam hari itu tidak baik untuk kesehatan badan. Tetapi jika mandi tersebut—termasuk di malam-malam bulan Ramadan—adalah perkara yang disunahkan, maka dugaan seperti itu sebaiknya diabaikan saja. Karena bagaimanapun, Islam tidak mungkin menganjurkan suatu hal yang menimbulkan mudarat bagi pemeluknya sendiri.

Akhir kata, semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua fenomena alam yang ada di sekitar kita, termasuk Gerhana Bulan Total besok malam. Selamat menikmati dua keindahan alam sekaligus: senja di ufuk barat dan gerhana di ufuk timur.